headerLogoLeft headerLong
Untitled Document

Home

Profil

Hak Masyarakat

Informasi Perkara & Persidangan

Direktori Putusan

Transparansi

Pengawasan & Pendisiplinan

Fasilitas

Rubrik Hukum

SOP PTUN Bengkulu

Peraturan & Kebijakan

leftBar
Berita Terbaru
 

 

 

Jadwal Perkara_ - _SIPP PTUN BENGKULU
« September 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Berikan Suara Anda
polling
Apakah Anda Puas dengan Pelayanan Publik di PTUN Bengkulu ?
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Cukup Memuaskan
Kurang Memuaskan
Hasil Suara Anda
Sangat Memuaskan 988
Memuaskan 530
Cukup Memuaskan 260
Kurang Memuaskan 86
 
Bunga Raffles (ppmibengkulu.org)
Kediaman Bung Karno (yendi-bengkulu.blogspot.com)
Rumah Fatmawati (rejanglebong.blogspot.com)
Air terjun 9 tingkat (bengkuloe.blogspot.com)
Benteng Marlborough (wisatabengkulu.blogspot.com)
Pantai Panjang (matej21.wordpress.com)
cBerita
www.ptun-bengkulu.go.id, Jl. RE. Martadinata No.01 Bengkulu, Telp (0736) 52011
 

Pelatihan Bagi Assessor Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Minggu, 24 September 2017 - 17:41:19
Jakarta - Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti Kegiatan Pelatihan bagi para Assessor Empat Badan Peradilan, yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Pelatihan tersebut diaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor tanggal 18 - 20 September 2017. Untuk Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Pusdiklat MA RI mengundang 11 peserta dari Ditjen Badilmiltun, 8 peserta Hakim Tinggi TUN dan 8 peserta Hakim Tinggi Militer. Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain Dr. Atja Sonjaya, S.H., M.H., Nugroho Setiadji, S.H. (Kabadan Pegawasan), Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Dirjen Badilum), Dr. Haswandi, S.H., M.H., Drs. Wahyudin, MSi dan Partini, S.H. serta para Auditor Badan Pengawasan MA RI. Dan materi yang diberikan antara lain Kebijakan Umum Akreditasi, Pedoman Akreditasi, Proses Audit Administrasi Umum, Keuangan dan Administrasi Perkara, Integritas dan Pengawasan, Proses Audit Administrasi Perkara, Audit Kesekertariatan (Umum dan Keuangan).

Diklat bagi para Assessor ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada para Assessor yang akan bertugas memeriksa dan menilai Pengadilan, sudah pantas atau belum pengadilan tersebut mendapat predikat akreditasi. Idealnya para Assessor adalah orang-orang yang menguasai bidang-bidang yang menjadi bahan penilaian akreditasi tersebut. Akreditasi sendiri idealnya juga sudah harus mencakup semua hal mulai dari administasi perkara, administrasi kesekertariatan, manajemen kepemimpinan, pengelolaan anggaran, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi tugas setiap badan peradilan untuk merumuskan parameter dan alat penilaian yang akan digunakan oleh para Assessor nantinya. Diharapkan melalui program Akreditasi ini, Peradilan di Indonesia akan semakin dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.




MA MENDAPAT PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH
Kamis, 14 September 2017 - 20:17:45
akarta Humas : Kamis, 14 September 2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH mendapat penghargaan dari pemerintah yang diserahkan

langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian / Lembaga lima kali berturut turut sejak tahun 2012 s/d 2016, bertempat di Istana Negara. (Humas)




FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Kedua
Rabu, 13 September 2017 - 20:25:46
Bandung - ditjenmiltun.net. Rabu 13 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan lanjutan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan pada hari kedua dimulai pukul 08.30 WIB dan dibuka oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Agenda kegiatan pada hari kedua adalah pemaparan oleh 3 (tiga) kelompok terhadap seluruh issue (permasalahan) yang dihimpun dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja (pengadilan) ditinjau melalui framework PIECES. Adapun ke-3 (ketiga) kelompok tersebut masing-masing mempresentasikan seluruh issue dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menggunakan framework PIECES sesuai dengan domain yang telah ditentukan pada hari pertama.

Pada kelompok pertama, membahas issue seputar domain performance dan economy yang dipaparkan oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, kemudian pada kelompok kedua memaparkan issue terkait control & security dan services yang dipaparkan oleh Hermansyah, S.H.I selaku Kepala Seksi Bimbingan I pada Ditjen Badilag dan yang terakhir pemaparan seputar information dan efficiency yang dipresentasikan oleh LetKol Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Seluruh issue tersebut dituangkan menjadi satu ke dalam bentuk-bentuk pernyataan agar dapat dimasukkan sebagai instrumen evaluasi menggunakan framework PIECES. Adapun penjelasan masing-masing framework PIECES tersebut adalah Performance Kehandalan suatu sistem dinilai untuk melihat sejauh mana dan seberapa handal suatu sistem dalam memproses dan mengolah data untuk menghasilkan informasi dan tujuan yang diharapkan, ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu throughput dan respon time. Throughput dapat mengukur apakah suatu sistem dapat mengerjakan sejumlah perintah dalam periode waktu tertentu tanpa adanya hambatan sedangkan respon time dapat mengukur sejauh mana suatu sistem dalam merespon perintah terhadap permintaan sebuah informasi/data (cepat atau lambat). Information Informasi yang dihasilkan harus memiliki nilai guna bagi pengambil keputusan maupun kebijakan, dalam hal ini informasi tersebut harus berkualitas dengan memperhatikan beberapa indikator seperti : akurat, relevan (dapat dipahami dan sesuai yang diinginkan dengan apa yang ditampilkan), dan kehandalan dalam penyimpanan data maupun akses terhadap data tersebut. Economy Parameter ini dapat mengukur apakah dengan mengimplementasikan sistem yang dibangun dapat sepadan dengan hasil yang diinginkan oleh pengguna, terdapat 2 (faktor) utama sebagai penentu yaitu biaya implementasi sebuah sistem dan keuntungan dalam penggunaan sistem yang telah diimplementasikan. Control and Security Sistem yang dibuat tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya, perlu adanya mekanisme kontrol (pengendalian) dan pengawasan agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya hambatan maupun permasalahan baik dari sisi teknis maupun dari sisi human (pengguna). Dengan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan, sistem yang dibangun dapat menjadi lebih aman. Eficiency Merupakan sebuah acuan atau pedoman yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah sistem dilihat dari segi efisiensi jika dibandingkan dengan sistem terdahulu. Services Dapat mengukur sejauh mana sistem melayani penggunanya sehingga kepuasan terhadap penggunaan sistem tersebut dapat diketahui.




FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Pertama
Rabu, 13 September 2017 - 20:25:12
Bandung - ditjenmiltun.net. Selasa 12 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Acara dibuka pada pukul 08.30 WIB dan diawali dengan sambutan oleh Emie Yuliati, S.E., M.E. selaku Kepala Sub Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi) kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan ini dihadiri oleh Hakim pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan, perwakilan dari Direktorat Jenderal dan beberapa perwakilan dari staff IT Pengadilan. Adapun perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi DitbinganisminTUN, Hari Arief Darmawan, S.H selaku Staff seksi Mutasi Panitera dan Jurusita DitBinganisMinMIL (dan selaku Tim Koordinator SIPP Ditjen Badilmiltun) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom selaku Staff Dokumentasi dan Informasi Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun (dan selaku Tim Development SIPP).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana performa SIPP yang diimplementasikan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di Mahkamah Agung ditinjau dari respon dan sikap pengguna. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku perwakilan dari Team Development) dan dilanjutkan dengan tanya jawab singkat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemarapan framework PIECES oleh Marisa Eka Putra S.T., M.Eng selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Singkawang dan Leni Novianda A S.E., M.Eng selaku Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Framework PIECES dapat digunakan sebagai metoda dalam penyusunan instrumen evaluasi sebuah sistem. Dalam metode PIECES terdapat 6 variabel (domain), yaitu aspek kinerja, aspek informasi, aspek ekonomi, aspek kontrol dan keamanan, aspek efisiensi dan aspek pelayanan, apabila keseluruhannya disingkat menjadi PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, Services). Kegiatan ini berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 11 September - 15 September, pada hari pertama dibentuk 3 (tiga) grup diskusi yang terdiri dari 8 (delapan) anggota untuk menghimpun seluruh issue (permasalahan) dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja (pengadilan) ditinjau dari aspek kinerja, aspek informasi, aspek ekonomi, aspek kontrol dan keamanan, aspek efisiensi dan aspek pelayanan untuk selanjutnya pada hari kedua dipresentasikan agar dapat dituangkan kedalam bentuk instrumen evaluasi menggunakan framework PIECES.



Halaman : | 1 2 3... 58 | Berikutnya >> | Akhir >>
Jumlah Berita Seluruhnya = 231
rightBar
PTUN BENGKULU
Jl. RE. Martadinata No.01, Bengkulu Telp. (0736) 52011
 
 

JDIH PTUN BENGKULU

 
 
 
 
Jadwal Persidangan
No Perkara
Penggugat
Tergugat
GUBERNUR BENGKULU
Majelis Hakim
C3, C4, C5
Panitera
D2
Acara
PERBAIKAN GUGATAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-09-26, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
Majelis Hakim
C1 , C3, C6
Panitera
D7
Acara
JAWABAN TI, TII INTERVENSI & BUKTI SURAT PARA PIHAK
Tgl Sidang Terbuka
2017-09-27, 10.00

No Perkara
Penggugat
Tergugat
KEPALA KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR, CAMAT MUARA BANGKAHULU
Majelis Hakim
C2, C4, C7
Panitera
D8
Acara
PEMBACAAN PUTUSAN
Tgl Sidang Terbuka
2017-10-03, 10.00

 
 
 
Se-Wilayah Hukum
PT.TUN MEDAN
PTUN MEDAN
PTUN PALEMBANG
PTUN PADANG
PTUN BANDAR LAMPUNG
PTUN BANDA ACEH
PTUN PEKANBARU
PTUN JAMBI
PTUN BENGKULU
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN JAKARTA
PTUN JAKARTA
PTUN BANDUNG
PTUN BANJARMASIN
PTUN PONTIANAK
PTUN SAMARINDA
PTUN PALANGKARAYA
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN SURABAYA
PTUN SEMARANG
PTUN YOGYAKARTA
PTUN SURABAYA
PTUN DENPASAR
PTUN KUPANG
PTUN MATARAM
Se-Wilayah Hukum
PT. TUN MAKASSAR
PTUN MAKASSAR
PTUN MANADO
PTUN PALU
PTUN KENDARI
PTUN AMBON
PTUN JAYAPURA
Copyright (c) by A2R Team. All Right Reserved